PDB,Pertumbuhan dan Perubahan struktur Ekonomi

PDB, PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

1.      PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

·      Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pada dasarnya pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan tersebut harus dilaksanakan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan ekonomi harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, sehingga diharapkan peningkatan pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat dapat diperbaiki.

Weiss dalam Tambunan (2001), menyatakan bahwa pembangunan ekonomi dalam periode jangka panjang, mengikuti pertumbuhan pendapatan nasional akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama, ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer, khususnya industri manufaktur dengan increasing returns to scale (relasi positif antara pertumbuhan output dengan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai mesin utama

pertumbuhan ekonomi.

Keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dapat dilihat dari pendapatan perkapita masyarakat yang mengalami peningkatan secara terus- menerus (dalam jangka panjang) dan disertai terjadinya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan adanya alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan atau pendidikan , dan teknik.

Pembangunan ekonomi tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di wilayah tersebut.

Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada awal pembagnunan ekonomi suatu Negara, umumnya perencanaan pembangunan eknomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk Negara-negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ditambah kenyataan bahwa penduduk Indonesia dibawah garis kemiskinan juga besar, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat perkapita dapat tercapai.

Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial (ADB, 2004)

·      Struktur Perekonomian Indonesia

        Berdasarkan tinjauan makro-sektoral perekonomian suatu negara dapat berstruktur agraris (agricultural), industri (industrial), niaga (commercial) hal ini tergantung pada sector apa/mana yang dapat menjadi tulang punggung perekonomian negara yang bersangkuatan.
Pergeseran struktur ekonomi secara makro-sektoral senada dengan pergeserannya secara keuangan (spasial). Ditinjau dari sudut pandang keuangan (spasial), struktur perekonomian telah bergeser dari struktur pedesaan menjadi struktur perkotaan modern.
Struktur perekonomian indoensia sejak awal orde baru hingga pertengahan dasa warsa 1980-an berstruktur etatis dimana pemerintah atau negara dengan BUMN dan BUMD sebagai perpanjangan tangannya merupakan pelaku utama perekonomian Indonesia. Baru mulai pertengahan dasa warsa 1990-an peran pemerintah dalam perekonomian berangsur-angsur dikurangi, yaitu sesudah secara eksplisit dituangkan melalui GBHN 1988/1989 mengundang kalangan swasta untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional.
Struktur ekonomi dapat pula dilihat berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Berdasarkan tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian selama era pembangunan jangka panjang tahap pertama adalah sentralistis. Dalam struktur ekonomi yang sentralistik, pembuatan keputusan (decision-making) lebih banyak ditetapkan pemerintah pusat atau kalangan atas pemerintah (bottom-up).

1.      PERTUMBUHAN EKONOMI SELAMA ORDE BARU HINGGA SAAT INI

            Sejak kemerdekaan pada tahun 1945, masa orde lama, masa orde baru sampai masa sekarang (masa reformasi) Indonesia telah memperoleh banyak pengalaman politik dan ekonomi. Peralihan dari orde lama dan orde baru telah memberikan iklim politik yang dinamis walaupun akhirnya mengarah ke otoriter namun pada kehidupan ekonomi mengalami perubahan yang lebih baik

            Melihat kondisi pertumbuhan Indonesia selama pemerintahan Orde Baru (sebelum krisis ekonomi 1997) dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami suatu proses pembangunan ekonomi yang spektakuler, paling tidak pada tingkat makro. Pada tahun 1968 PN per kapita masih sangat rendah, hanya sekitar US$60 Laju pertumbuhan 7%-8% selama 1970-an dan turun ke 3%-4% pada taun 1980-an, hal ini disebabkan oleh faktor eksternal seperti merosotnya harga minyak mentah di pasar internasional menjelang pertengahan 1980-an dan resesi ekonomi dunia pada dekade yang sama. Sejak zaman Orde Baru Indonesia menganut sistem ekonomi terbuka, maka goncangan ekstrenal terasa dampaknya terhadap pertumbuhan Indonesia. Perekonomian nasional pada saat itu tergantung pada pamasukan dolar AS dari hasil ekspor komoditi primer yaitu minak dan pertanian.
Tahun 1968 PN Per Kapita US$56,7; 1973 US$126,3; 1978 US$260,3; 1983 US$494,0; 1988 US$467,5; 1993 US$833,1; 1997 US$1088,0; 1998 US$640,0 dan 1999 US$580,0.

Pada saat krisis ekonomi mencapai klimaksnya, yakni tahun 1998, laju pertumbuhan PDB jatuh drastis hingga 13,1%. Namun pada tahun 1999 kembali positif, walaupun sangat kecil yaitu 0,8%, dan tahun 2000 naik hingga 5%. Yang disebabkan pada masa Gusdur, pemerintah, masyarakat, khusunya pelaku bisnis sempat optimis mengenai prospek pertumbuhan Indonesia. Akan tetapi tahun 2001 pertumbuhan ekonomi kembali merosot hingga 3,3% akbat gejolak politik yang semat memanas kembali, dan tahun 2002 pertumbuhan mengalami sedikit perbaikan menjadi 3,66%.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dinilai sukses menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan agenda demokratisasi. Situasi ini berbeda dengan era Orde Baru di mana ekonomi tumbuh namun demokrasi terabaikan.

Biaya yang mahal seperti pelanggaran hak asasi manusia di berbagai tempat, korupsi merajalela, kebocoran anggaran, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Untuk contoh terbaru, menurut Bara, adalah Rusia selama era pemerintahan Vladimir Putin. Menurutnya, Rusia hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata namun di sisi lain, peran oposisi terbatasi dan pembunuhan-pembunuhan misterius sering terjadi.

Karena itu, menurut Bara, untuk saat ini figur pasangan SBY-Boediono masih menjadi kandidat yang paling pas. ”Platform mereka jelas, yang menekankan pentingnya aspek keadilan dalam pertumbuhan ekonomi,”

Pengamat sosiologi politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito menilai selama satu dekade reformasi, capaian-capaian demokrasi dan demokratisasi telah menjadi fakta historik. Pada aras negara, banyak terobosan yang  berarti yang diinisiasi oleh pemerintah dan parlemen untuk meletakkan dasar bagi capaian perubahan sebagaimana mandat reformasi.

”Kemajuan di bidang hak-hak sipil dan politik menunjukkan magnitudo yang luar biasa, jauh dibandingkan era-era sebelumnya. Jaminan itu berwujud dalam regulasi atau kebijakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa negara bertanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya sesuai mandat konstitusi kita,”ujarnya.

Dalam hal hubungan sipil-militer, menurut Arie, mengalami pasang surut di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Kemudian di era Megawati, justru mengalami penurunan. ”Nah, di masa pemerintahan SBY, pemerintah mampu mengurangi keterlibatan negara di bidang politik."

Arie menambahkan, agenda reformasi birokrasi juga berjalan dengan baik. Ide-ide pemberantasan korupsi untuk memperkuat good governance, perlu dilanjutkan. Dengan demikian, dukungan masyarakat akan semakin besar.
Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan meningkat di daerah-daerah. ”Ada rasionalisasi APBD. Anggaran untuk birokrasi menurun, sementara budget untuk kepentingan masyarakat meningkat,” ujar Arie.

Dalam hal penguatan hubungan pusat-daerah, Arie menilai bahwa terjadi peningkatan kualitas dalam beberapa tahun belakangan. ”Contohnya, di Aceh tercipta perdamaian. Situasi di Papua membaik, walaupun perlu terus didorong upaya-upaya yang lebih positif,” jelasnya.

2.      FAKTOR-FAKTOR PENENTU PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

1.      Faktor-Faktor Internal

            Faktor-faktor tersebut diantaranya, kondisi perbankan realisasi RAPBN 2003, terutama yang menyangkut beban pembayaran bunga utang pemerintah dan pengeluaran stimulus pasca tragedi Bali, hasil pertemuan CGI yang sempat ditunda akibat tragedi Bali, kebijakan ekonomi pemerintah terutama dalam bidang fiskal dan moneter, serta perkembangan ekspor nasional.

Kesiapan dunia usaha Indonesia dalam menghadapi AFTA 2003 juga akan berpengaruh terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional lewat pengaruhnya terhadap prospek perkembangan neraca perdagangan yang berarti saldo transaksi berjalan.

Faktor-faktor non ekonomi : politik san sosial, keamanan (terutaman enyangkut apa yang akan dilakukan pemerintah untuk mencegah tidak terulangnya lagi tragedi Bali), dan hukum (terutama yang berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis dan pelaksana otonomi daerah). Perbaikan fundamental ekonomi tidak disertai kstailan politik dan keamanan yang memadai, serta kepastian hukum.

2.      Faktor-Faktor Eksternal

      Faktornya diantaranya adalah prospek perekonomian dan perdagangan dunia 2003, kondisi politik global, terutama efek-efek dari perang AS-Irak dan krisis senjata nuklir Korea Utara. Perang AS dan Irak akan berdampak pada efek haraga minyak dan penurunan ekspor serta penundaan pengiriman TKI ke wilayah Timur Tengah, sedang efek dari kore Utara, jika terjadi perang besar-besaran jelas akan mengganggu arus perdagangan dan investasi di Asia Tenggara dan Timur khusunya dan dunia pada umumnya.

        Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara umum adalah :

1.      Faktor produksi

2.      Faktor investasi

3.      Faktor perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran

4.      Faktor kebijakan moneter dan inflasi

5.         Faktor keuangan negara
Chenery mengatakan bahwa perubahan struktur ekonomi disebut sebagai transformasi struktur yang diartikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu sama lain dalam komposisi agregat demand (AD), ekspor-impor (X-M). Agregat supplay (AS) yang merupakan produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berlanjut (Tambunan, 2003).

        Ada dua teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi, yakni dari Arthur Lewis tentang teori migrasi dan hoilis chenery tentang teori transportasi struktural. Teori Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Dalamnya Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu perekonomian tradisional di pedesaan yang didominasi sector pertanian dan perekonomian modern di perkotaan dengan industri sebagai sector utama. Karana perekonomiannya masih bersifat tradisional dan sub sistem, dan pertumbuhan penduduk yang tinggi maka terjadi kelebihan supplay tenaga kerja.

3.      PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

            Istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi disebut transpormasi struktural, artinya rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan yang lainnya dalam komposisi AD, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), AS (produksi dan penggunaan faktor produksi yang diperlukan guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Chenery, 1979).

1.         Teori dan Bukti Empiris

Teori perubahan struktural menitikberatkan pembahasan pada mekanisme transpormasi ekonomi yang ditandai oleh LDCs, yang semula lebih bersifat subsistence dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke struktur perekonomian yang lebih modern, yang didominasi oleh sektor-sektor nonprimer. Ada 2 teori yang umum digunakan dalam penganalisis perubahan struktur ekonomi.

2.         Teori Migrasi (Arthus Lewis),

bahwa wkonomi suatu negara pada dasarnya terbagi menjadi 2 yaitu: Perekonomian Tradisional dipedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian Perekonomian Modern diperkotaan dengan industri sebagai sektor utama. Di pedesaan karena pertumbuhan penduduknay tinttgi, maka terjadi kelebihan L dan tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsistence. Kelebihan L ini ditandai dengan produk marjinalnya yang nilainya nol dan tingkat upah riil (w) yang rendah. Rumus ini juga berlaku bagi perekonomian Modern.
Rumusnya :

LPD = Fd(WP’ YP) (2,25)

LPS = Fs(wp) (2,26)

LPD = LPD = LP (2,27)

Persamaan (2,25), permintaan L (LPD) yang merupakan suatu fungsi negatif dari tingkat upah (wp) (Fd’wp>0) dan positif dari volume produksi pertanian (Yp) (Fd’Yp>0). Persamaan (2,26) , penawaran L (LPS) yang merupakan suatu fungsi positif dari tengkat upah (Fw’wp). Sedang persamaan (2,27) mencermintakn keseimbangan di pasar L, yang menghasilkan tingkat w (W setelah dikoreksi dengan inflasi) dan jumlah L tertentu.

3.         Teori Transpormasi struktural (Hollis Chenery)

Teori ini mempokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di LDCs, yang mengalami transportasi dari pertanian tradisional ke sektor industri sebagai mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi.
Perubahan struktur ekonomi berbarengan dengan pertumbuhan PDB yang merupakan total pertumbuhan NT dari semua sektor ekonomi dapat dijelaskan dengan industri dan pertanian NTB masing-masing, yakni NTBi dan NTBp yang membentuk PDB :

PDB = NTBi + NTBp

Berdasarkan model ini, kenaikan produksi sektor industri manufaktur dinyatakan sama besarnya dengan jumlah empat faktor berikut :
a. Kenaikan permintaan domestik, yang memuat permintaan langsung untuk produk industri manufaktur plus efek tidak langsung dari kenaikan permintaan domestik untuk produk sektor-sektor lainnya terhadap industri manufaktur.
b. Perluasan ekspor atau efek ttal dari kanaikan jumlah ekspor terhadap produk idustri manufaktur.
c. Substitusi imfor atau efek total dari kenaikan proporsi permintaan di tiap sektor yang dipenuhi lewat produksi domestik terhadap output industri manufaktur.
d. Perubahan teknologi, atau efek total dari perubahan koefisien infut-outfut di dalam perekonomian akibat kenaikan upah dan tingkat pendapatan terhadap sektor industri manufaktur.

Faktor-faktor internal yang membedalakn kelompok LDCs yang mengalami transisi ekonomi yang sangat pesat adalah :

·         Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri

·         Besarnya pasar dalam negeri

·         Pola distribusi pendapatan

·         Karakteristik dari industrialisasi

·         Keberadaan SDA

·         Kebijakan perdagangan luar negeri

Kalau dilihat dari Orde Baru hingga sekarang, dapat dikatakan bahwa proses perubahan struktur ekonomi Indonesia cukup pesat. Data BPS menunjukan bahwa tahun 1970, NTB dari sektor pertanian menyumbang sekitar 45% terhadap pembentukan PDB, dan pada dekade 1990-an hanya tinggal sekitar 16% hingga 20%. Menurutnya pangsa pertanian dalam permbentukan PDB selama periode tersebut disebabkan oleh laju pertumbuhan output (rata-rata pertahun) di sektor tersebut relatif lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan output disektor-sektor lain.

SUMBER :

·         http://ekonomindo.blogspot.com/2009/04/pertumbuhan-dan-perubahan-struktur.html

·         http://jodybaadillah.blogspot.com/2010/11/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-era.html

·         http://bola.vivanews.com/news/read/65778-ekonomi_tumbuh___demokrasi_mekar_di_era_sby

·         http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17585/5/Chapter%20I.pdf

·         http://uyah-sambelgoreng.blogspot.com/2010/04/pertumbuhan-dan-perubahan-struktur.html

sejarah ekonomi indonesia

SEJARAH EKONOMI INDONESIA

Pola dan proses dinamika pembangunan ekonomi di suatu Negara sangat ditentukan oleh banyak factor, baik internal diataranya adalah kondisi fisik, lokasi geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam(SDA), dan sumber daya manusia (SDM), kondisi awal ekonomi,social dan budaya, system politik serta peran pemerintah didalam ekonomi dan  maupun eksternal diantaranya perkembangan teknologi,kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global.

1.     Pemerintahan Orde Lama

Selama decade 1950-an hingga pertengahan tahun 1965, Indonesia dilanda gejolak politik didalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah, seperti di Sumatra dan Sulawesi. Akibatnya selama pemerintahan Orde Lama, keadaan perekonomian Indonesia sangat buruk, walaupun sempat mengalami pertumbuhan denagn laju rata-rata per tahun hamper 7% selama decade 1950-an, dan setelah itu turun drastis menjadi  rata-rata pertahunnya hanya 1,9% atau bahkan nyaris mengalami stagflasi selama tahun 1965-1966. tahun 1965 dan 1966 laju pertumbuhan ekonomi atau produk domestic bruto (PDB) masing-masing hanya 0,5 % dan 0,6%.    

Selain laju pertumbuhan ekonomi yang menurun terus sejak tahun 1958, deficit saldo neraca pembayaran (BOP) dan deficit anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (APBN) terus membesar dari tahun ke tahun. Selama periode Orde Lama kegiatan produksi di sector pertanian dan sector industri manufaktur berada pada tingkat yang sangat rendah karena keterbatasan kapasitaas produksi dan infrastruktur  pendukung, baik fisik maupun non-fisik seperti pendanaan dari bank. Akibat rendahnya volume produksi dari sisi suplai dan tingginya permintaan akibat terlalu banyaknya uang beredar di masyarakat mengakibatkan tingginya tingkat inflasi yang sempat memcapai lebih dari 300% menjelang akhir periode Orde Lama.

 Pada masa pemerintahanb Soekarno, selain manajemen moneter yang buruk, banyaknya rupiah yang dicetak disebabkan oleh kebutuhna pada saat itu untuk membiayai 2 peperangan yakni merebut Irian Barat serta pertikaian dengan Malaysia dan Inggris, ditambah lagi kebutuhan untuk membiayai penumpasan sejumlah pemberontakan di beberapa daerah dalam negeri.

      Buruknya perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Lama terutama disebabkan oleh hancurnya infrastruktur ekonomi, fisik, maupun non-fisik  selama pendudukan Jepang, Perang Dunia II, dan Perang Revolusi, serta gejolak politik didalam negeri (termasuk sejumlah pemberontakan di daerah), ditambah lagi dengan manajemen ekonomi makro yang sangat jelek selama rezim tersebut dalam kondisi politik dan social dalam negeri deperti ini sangat sulit sekali bagi pemerintah untuk mengatur roda perekonomian dengan baik.   

      Mengikuti kerangka analisis dari Dumairy, periode Orde Lama dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu :

a)      Periode 1945-1950

b)      Periode demokrasi palementer (1950-1959). Dalam periode ini terjadi perubahan  cabinet 8 kali, yakni :

·         Kabinet Hatta

·         Kabinet Natsir

·         Kabinet Sukiman

·         Kabinet Wilopo

·         Kbinet Ali I

·         Kabinet Burhanuddin

·         Cabinet Ali II

·         Kabinet Djuanda

c)      Periode demokrasi terpimpin (1959-1965)

Dari aspek politiknya selama Orde Lama, dapat dikatakan Indonesia pernah mangalami system politik yang sangat demokratis, yakni pada periode 1950-1959, sebelum diganti dengan periode demokrasi terpimpin. System demokrasi tersebut ternyata menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian Nasional.

Selama periode 1950-an, struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zamam kolonialisasi. Sector formal/modern seperti pertambangan, distribusi, trsnportasi, bank, dan pertanian komersil yang memiliki kontribusi lebih besar daripada sector informal/tradisional terhadap output nasional didominasi oleh perusahaan asing yang kebanyakan berorientasi ekspor. Umumnya kegiatan ekonomi yang masih dikuasai oleh pengusaha asing tersebut relative lebih padat capital dibandingkan kegiatan ekonomi yang didominasi oleh pengusaha pribumi.

Pada masa pemerintahan Belanda, Indonesia memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dengan tingkat inflasi yang sangat rendah dan stabil, karena tingkat upah buruh dan komponen lainnya dari biaya produksi yang juga rendah, tingkat efisiensi yang tinggi di sector pertanian, dan nilai mata uang yang stabil. Nasionalisasi perusahaan Belanda yang dilakukan pada tahun 1957 dan 1958 adalah awal dari periode “Ekonomi Terpimpin”, setelah dicanangkan semakin dekat dengan haluan/pemikiran sosialis/komunis. Walaupun ideology Indonesia adalah Pancasila, pengaruh ideology komunis dari bekas Negara Uni Soviet dan Cina sangat kuat.

Buruknya perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan Orde Lama juga disebebakan oleh keterbatasan factor produksi, sperti orang-orang dengan tingkat kewirausahaan dan kapabilitas manajemen yang tinggi, tenaga kerja dengan pendidikan/keterampilan yang tinggi, dana, teknologi, dan kemampuan pemerintah sendiri untuk mnyusun rencan dan strategi pembangunan yang baik.

Akhir September 1965, ketidakstabilan politik mancapai puncaknya dengan terjadinya kudeta yang gagal dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejak peristiwa berdarah, terjadi suatu perubahan politik yang drastis di dalam negeri yang selanjutnya juga mengubah sistem ekonomi yang dianut Indonesia pada masa Orde Lama dari pemikiran sosialis ke semikapitalis.

2.     Pemerintahan Orde Baru

Maret 1966 Indonesia memasuki pemerintahan Orde Baru. Era Orde Baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada :

·                                             peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan social di tanah air,

·                                             menjalin kembali hubungan baik dengan pihak Barat dan menjauhi pengaruh ideology komunis,

·                                             kembali menjadi anggota PBB, dan lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF)

sebelum Repelita dimulai pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, social, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negari. Untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi deficit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada masa Orde Lama, ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan lima tahun (repelita) secara bertahap.

Tujuan jangka panjang pada masa Orde Baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar yang dianggap sebagai satu-satunya cara paling tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah ekonomi.

April 1969 Repelita I dimulai dengan penekanan utama pada pembangunan sector pertanian dan industri terkait. Strategi pembangunan dan kebijakan ekonomi terpusat pada pembangunan industri yang memproses bahan baku yang tersedia di dalam negeri, industri yang padat karya, industri yang mendukung pembangunan regional, industri dasar seperti pupuk, semen, kimia dasar, pulp, kertas,dan tekstil.

Tujuan utama Repelita I adalah untuk membuat Indonesia menjadi swasembada, terutama dalam kebutuhan beras. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan program penghijauan di sector pertanian. Dimulainya program ini, sector pertanian nasional memasuki era modernisasi dengan penerapan teknologi baru, khususnya dalam pengadaan system irigasi, pupuk, dan tata cara menanam.

Dampak Repilita I dan repelita berikutnya perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, dilihat pada tingkat makro. Proses pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun cukup tinggi, jauh lebih baik daripada selama Orde Lama, dan juga relative lebih tinggi daripada laju rata-rata pertumbuhan ekonomi dari kelompok LDCs.

Meningkatnya kontribusi output dari sector industri manufaktur terhadap pembentukan/pertumbuhan PDB selam periode Orde Baru mencerminkan adanya suatu proses indutrislisasi atau transformasi ekonomi di Indonesia, dari Negara agraris ke Negara semiindustri. Ini merupakan salah satu perbedaan yang nyata dalam sejarah perekonomian Indonesia antara rezim Orde Lama dengan rezim Orde Baru.

Keberhasilan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru tidaksaja disebabkan oleh kemampuan cabinet yang dipimpin oleh Presiden Soharto yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Orde Lama dalam menyusun dan melaksanakan rencana, strategi, dan kebijakan pembangunan ekonomi, tetapi juga berkat penghasilan ekspor yang sanagt besar dari minyak, terutama pada periode krisis pertama tahun 1973/1974.

Kebijakan Soeharto yang mengutamakan stabilitas ekonomi terbuka membuat kepercayaan pihak Barat terhadap prospek ekonomi Indonesia sangat besar dibandingkan dengan banyak LDCs lainnya. Sejak masa Orde Lama hingga berakhirnya masa Orde Baru dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami 2 orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda, yakni dari ekonomi tertutup berorintasi sosialis ke ekonomi terbuka berorientrasi kapitalis. Perubahan ini membuat kinerja ekonomi nasional pada masa pemerintahan Orde Baru menjadi jauh lebih baik pada masa pemerintahan Orde Lama.

Pengalaman ini menunjukkan ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapet berjalan dengan lebih baik, yaitu :

·         kemauan politik yang kuat

·         stabilitas politik dan ekonomi

·         sumber daya manusia yang lebih baik

·         system politik dan ekonomi terbuka yang beroriantasi ke Barat

·         kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik.

Kebijakan ekonomi selama masa Orde Baru memang telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi dengan biaya ekonomi tinggi, serta fundamental ekonomi yang rapuh.

3.     Pemerintahan Transisi

September 1997, nilai tukar rupiah yang terus melemah mulai menggoncang perekonomian nasional. Awalnya, pemerintah berusaha menangani masalah krisis rupiah ini dengan kekuatan sendiri. Tetapi merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak dapat dibendung lagi dengan kekuatan sendiri, karena cadangan dolar AS di BI sudah mulai menipis keran terus digunakan untuk intervensi guna menahan atau mendongkrak kembali nilai tukar rupiah.

8 Oktober 1997 Indonesis menyatakan secara resmi akan meminta bantuan keuangan dari IMF. Lembaga keuangan internasional itu mengumumkan paket bantuan keuangannya pada Indonesia yang mnencapai 40 miliar dolar AS. Seiring dengan paket reformasi yang  ditentukan oleh IMF, pemerintah Indonesia mencabut izin usaha 16 bank swasta. Ini awal dari kehancuran perekonomian Indonesia. Pemerintah Indonesia ternyata tidak melakukan reformasi sesuai kesepakatan dengan IMF. Akhirnya pencairan pinjaman angsuran ke 2 terpaksa diundur. Padahal, Indonesia tidak ada jalan lain selain harus bekerja sama dengan IMF, terutama karena 2 hal berikut :

·         Krisis ekonomi di Indonesia sebenarnya sudah menjelma menjadi krisis kepercayaan. Masyarakat dan dunia usaha, baik di dalam maupun di luar negeri tidak percaya lagi akan kemampuan Indonesia untuk menanggulangi sendiri krisisnya. Bahkan, mereka juga tidak percaya lagi pada niat baik atau keseriusan pemerintah dalam menangani krisis ekonomi di dalam negeri. Satu-satunya yang menjamin memulihkan kembali kepercayaan masyarakat Indonesia adalah melakukan “kemitraan usaha” antara Indonesia dengan IMF.

·         Indonesia sangat membutuhkan dollar AS.

Gagal dalam kesepakatan itu, dilakukan lagi perundingan baru antara pemerintah Indonesia dengan IMF dan dicapai lagi suatu kesepakatan baru. Hasil perundingan dan kesepakatan itu dituangkan secara lengkap dalam satu dokumen bernama “Memorandum Tambahan Tentang Kebijaksanaan Ekonomi Keuangan”. Memorandum ini merupakan kelanjutan, pelengkap, dan modivikasi dari 50 butir LoI yang tetap mencakup kebijaksanaan fiscal dan moneter serta reformasi perbankan dan structural.

Ada 5 memorandum tambahan dalam kesepakatan yang baru ini, yakni :

·         Program stabilisasi, dengan tujuan utama menstabilkan pasar uang dan mencegah hiperinflasi.

·         Rekstrukturisasi perbankan, dengan tujuan utama untuk rangka penyehatan system perbankan nasional

·         Reformasi structural, mencakup upaya dan sasaran yang disepakati pada kesepakatan pertama.

·         Penyelesaian ULN swasta, perlunya keterlibatan pemerintah yang besar namun dibatasi agar proses penyelesaian berlangsung cepat

·         Bantuan untuk rakyat kecil

4.     Pemerintahan Reformasi

Awal pemerintahan reformasi oleh Presiden Wahid, masyarakat umut dan kalangan pengusaha serta investor, termasuk investor asing, untuk menaruh harapan terhadap kemampuan dan kesungguhan Gus Dur untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan menuntaskan semua permasalahan yang ada di dalam negeri warisan rezim Orde Baru. Dalam hal ekonomi, kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukan adanya perbaikan. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga juga rendah, mencerminkan bahwa kondisi moneter didalam negeri sudah mulai stabil.

Ketenangan masyarakat setelah Gus Dur terpilih menjadi Presiden tidak berlangsung lama. Gus Dur mulai menunjukan sikap dan mengeluarkan ucapan yang kontrolversial dan membingungkan pelaku bisnis. Ia cenderung bersikap dictator dan praktek KKN dilingkungannya semakin intensif, bukannya berkurang yang merupakan tujuan gerakan reformasi. Rezim Gus Dur walaupun namanya pemerintahan reformasi di erna demokrasi, tidak berbeda dengan rezim Orde Baru. Sikap Gus Dur menimbulkan perseteruan dengan DPR yang klimaksnya adalah dikeluarkannya peringatan resmi kepada Gus Dur lewat memorandum I dan II. Dikeluarkannya memorandum II Gus Dur terancam akan diturunkan dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, jika usulan percepatan Sidang Istimewanya MPR jadi dilaksanakan bulan Agustus 2001.

Selama pemerintahan Gus Dur, tidak ada satu pun masalah didalam negeri yang dapat terselesaikan dengan baik. Berbagai kerusuhan yang bernuansa disintegrasi dan sara terus berlanjut, demonstrasi buruh semakin gencar yang mencerminkan semakin tidak puasnya mereka terhadap kondisi perekonomian didalam negeri;juga pertikaian elite politik semakin besar. Indonesia terancam dinyatakan bangkrut oleh Paris Club karena sudah kelihatan jelas Indonesia dengan kondisi perekonomiannya yang semakin buruk dan deficit keuangan pemerintah yang terus membengkak, tidak mungkin mampu membayar utangnya yang akan jatuh tempo tahun 2002. Bahkan Bank Dunia juga sempat mengancam akan menghentikan pinjaman baru, jika kesepakatan IMF dengan pemerintah Indonesia macet.

Makin rumitnya persoalan ekonomi ditujukan oleh beberapa indicator ekonomi. Misalnya pergerakan IHSG menunjukan tren pertumbuhan ekonomi yang negative. Selama periode tersebut IHSG merosot hingga lebih dari 300 point yang disebabkan oleh lebih besarnya kegiatan penjualan daripada kegiatan pembelian dalam perdagangan saham didalam negeri. Berdampaknya negative terhadap roda perekonomian nasional yang bisa menghambat usaha pemulihan, bahkan bisa membawa Indonesia ke krisis ke 2 yang dampaknya terhadap ekonomi, social, dan politik akan jauh lebih besar daripada krisis pertama. Dampak ini terutama karena 2 hal yaitu perekonomian Indonesia masih sangat tergantung pada impor, dan ULN Indonesia dalam nilai dollar AS sangat besar.

5.     Pemerintahan Gotong Royong

Pemerintahan Megawati mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang jaub lebih buruk daripada masa pemerintahan Gus Dur. Meskipun IHSG dan nilai tukar rupiah meningkat cukup signifikan sejak diangkatnya Megawati menjadi Presiden. Inflasi yang dihadapi Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati juga sangat berat. Menurut data BPS, inflasi tahunan pada awal pemerintahan Wahid hanya sekitar 2%, sedangkan awal pemerintahan Megawati tingkat inflasi sudah mencapai 7,7%.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Megawati disebabkan oleh masih kurang berkembangnya investasi swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Lemahnya investasi disebabkan masih tidak stabilnya kondisi politik dan social dan belum adanya kepastian hokum didalam negeri. Kondisi ini membuat para investor dalam negeri menunda keinginannya menanam modal didalam negeri.

Tingkat inflasi tahun 2002 sudah mencapai diatas 10%. Akibat kenaikan harga bahan baker minyak (BBM) dan tariff telepon serta listrik yang diberlakukan awal tahun 2003, tingkat inflasi tahun 2003 terutama pada bulan pertama bisa jauh lebih tinggi dari 10%. Berbeda dengan pergerakan IHK, tingkat suku bunga tahun 2002 cenderung menurun walaupun masih lebih tinggi dibandingkan tahun 1999. Tingkat suku bunga  tinggi, disatu pihak memang bisa menambah jumlah tabungan nasional plus peningkatan arus modal asing masuk di Indonesia, namun disisi lain bisa menimbulkan efek “crowding out”terhadap kegiatan investasi yang bisa berdampak negative terhadap pertumbuhan ekonomi.

IHSG juga cenderung menurun sejak 1999 yang bisa mencerminkan 2 hal yaitu :

·         Kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi Investor sementara terhadap kejadian yang cukup membuat para investor ketakutan untuk menanam uang mereka di pasar modal.

·         Menurun atau rendahnya IHSG juga bisa disebabkan oleh tingginya suku bunga deposito sehingga menarik lebih banyak modal masyarakat ke sector perbankan daripada ke pasar modal.

Dalam hal perbankan, sector perbankan merupakan factor penghambat terbesar terhadap proses pemulihan ekonomi Indonesia sejak krisis tahun 1997, perbankan Indonesia berada di urutan terendah dalam hal standar dan kualitas,pada tahun yang sama, perbankan Indonesia masih buruk, tetapi tidak paling rawan jika dibandingkan perbankan di India dan Korea Selatan. Tingkat kerawanan dilihat dari peningkatan modal yang terjadi dibandingkan peningkatan asset tertimbang menurut jenis resiko, terutama dengan mulai pulihnya aktivitas penyaluran kredit perbankan di kawasan yang di survey.

Kalau pemerintah melakukan banyak stimulusuntuk meningkatkan kegiatan ekonomi domestic dan ekspor, ditambah lagi dengan situasi dalam negeri bisa benar-benar kondusif, aman, dan ada kepastian hokum/usaha yang membuat iklim investasi baik, dan lingkungan ekternalmendukung sepenuhnya, maka bukan tidak mungkin target tersebut bisa tercapai.

6.     Pemerintahan Indonesia Bersatu

Pada bulan pertama pemerintahan SBY, rakyat Indonesia, pelaku usaha luar, dan dalam negeri maupun Negara donor serta lembaga dunia seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB sempat optimis bahwa kinerja ekonomi Indonesia lima tahun kedepan akan jauh lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan sebelumnya sejak Soeharto lengser. Cabinet SBY dan lembaga dunia menargetkan pertumbuhkan ekonomi Indonesia tahun 2005 akan berkisar sedikit diatas 6%. Perkiraan ini dilandasi oleh asunsi politik di Indonesia akan terus membaik dan factor eksternal yang kondusif, termasuk pertumbuhan ekonomi dari motor penggerak utama perekonomian dunia seperti AS, Jepang, EU, dan China akan meningkat.

Pertengahan kedua tahun 2005 ekonomi Indonesia diguncang oleh dua peristiwa yang tak terduga sama sekali, yakni naiknya BBM di pasar internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. 2 hal ini menjadi tantangan berat bagi Presiden SBY karena jika tidak di tangani segera dan secara baik pengaruh negatifnya akan sangat besar terhadap perekonomian nasional dan akhirnya juga terhadap kehidupan masyarakat khususnya kelompok miskin.

 Kenaikan harga minyak ini menimbulkan tekanan yang sangat berat terhadap keuangan pemerintah (APBN). Akibatnya pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan yang sangat tidak populis yakni mengurangi subsidi BBM yang membuat harga BBM di pasar dalam negeri meningkat tajam. Secara teori dampak negative dari kenaikan harga BBM terhadap kegiatan atau kegiatan ekonomi, kesempatan kerja, dan kemiskinan  adalah :

·         Defisit APBN bertambah besar karena ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM semakin besar

·         Deficit APBN akan mengurangi kemampuan pemerintah lewat sisi pengeluarannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, disisi lain akan mengurangi kegiatan produksi

·         Di dalam negeri biaya produksi meningkat, dan berdampak negative terhadap ekspor yang berarti pengurangan cadangan devisa.

·         Menurunnya produksi menyebabkan berkurangnya  pendapatan usaha dan akan memperbesar defisit APBN karena pendapatan Negara berkurang.

·          Meningkatkan pengangguran dan kemiskinan juga akan menambah deficit APBN karena menurunnya pendapatan pemerintah dari pajak pendapatan, namun disisi lain, pengeluaran pemerintah terpaksa di tambah untuk membantu orang miskin

·         Peningkatkan kemiskinan akan memperburuk pertumbuhan ekonomi lewat efek permintaan yakni permintaan didalam negeri berkurang

Kenaikan harga minyak juga menjadi salah satu penyebab terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dengan volatilitas yang semakin tinggi, walaupun ada perbaikan menjelang akhir April hingga pertengahan Mei 2005. Secara fundamental, terus melemahnya nilai tukar rupiah terkait dengan memburuknya kinerja neraca pembayaran Indonesia, disamping adanya factor sentiment penguatan dollar AS secara global. Pengaruh dari factor non-ekonomi juga berperan terhadap terus melemahnya rupiah, terutama rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi di dalam negeri yang berlebihan yang membuat mereka menukarkan rupiah dengan dollar AS, terutama mengenai perkiraan dampak negative dari kenaikkan harga minya terhadap perekonomian Indonesia.

Kombinasi antara kenaikkan harga BBM dan melemahnya nilai rupiah akan berdampak pada peningkatan laju inflasi. Secara fundamental, tingginya inflasi di Indonesia disebabkan oleh masih tingginya ekspetasi inflasi terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan administered prices dan perkembangan nilai tukar rupiah yang cenderung terus melemah. Melemahnya nilai tukar rupiah memberi tekanan terhadap inflasi di dalam negeri terutama karena tingginya ketergantungan ekonomi Indonesid terhadap Impor, namundengan tingkat yang lebih rendah dibandingkan rata-rata historisnya.pemerintahan SBY juga berusaha menahan tingkat inflasi serendah mungkin atau paling tidak tetap dalam satu digit.   

sistem ekonomi indonesia

SISTEM EKONOMI INDONESIA

1.     Pengertian Sistem Ekonomi

Banyak pendapat yang memberikan pengertian mengenai system ekonomi.

1)      Menurut Dumairy (1996), system ekonomi adalah suatu system yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia  dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.

System ekonomi terdiri dari :

·         unsur manusia sebagai subjek

·         barang ekonomi sebagai objek dan

·         seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiataan ekonomi meliputi : lembaga ekonomi (formal maupun informal), cara kerja, mekanisme hubungan, hukum dan peraturan perekonomian, serta kaidah dan norma lain yang dipilih dan diterima atau ditetapkan oleh masyarakat di tempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung.

Selajutnya Dumairy menjelaskan bahwa suatu system ekonomi tidaklah berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Ia merupakan bagian dari kesatuan ideology kehidupan bermasyarakat suatu Negara.

2)      Sheridan, system ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya.

3)      Sanusi, system ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga yangsaling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Menurutnya ada 7 elemen penting dari system ekonomi, yakni :

·         Lembaga ekonomi

·         Sumber daya ekonomi

·         Factor produksi

·         Lingkungan ekonomi

·         Organisasi dan manajemen

·         Motivasi dan perilaku pengambilan keputusan

·         Proses pengambilan keputusan

Menurut Sanusi, system ekonomi di pengaruhi oleh sejumlah kekuatan diantaranya :

·         Sumber sejarah, kultur, cita-cita, keinginan, dan sikap masyarakat

·         SDA, termasuk iklim

·         Filsafat yang dimiliki dan di bela oleh masyarakat

·         Teorisasi yang dilakukan oleh masyarakat pada masa lalu atau sekarang bagaimana cara mencapai cita-cita, tujuan yang dipilih

·         Trials dan errors yang dilakukan oleh masyarakat dalam usaha mencapai alat ekonomi

·          

Menurut Lemhannas, ada 8 kekuatan yang mempengaruhi system ekonomi yang di terapkan oleh suatu Negara, yaitu :

·         Falsafah dan ideology

·         Akumulasi ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakatnya

·         Nilai moral dan adat kebiasaan masyarakatnya

·         Karakteristik demografinya

·         Nilai estetika, norma, serta kebudayaan masyarakatnya

·         System hukum nasionalnya

·         System politiknya

·         Subsistem sosialnya termasuk pengalaman sejarah pada masa lalu untuk mewujudkan tujuan ekonominya

2.     System Ekonomi

Menurut Sanusi, perbedaan antar system ekonomi 1 dengan yang lainnya terlihat dari cirri-cirinya :

·         Kebebasan konsumen dalam memilih barang atau jasa yang dibutuhkan

·         Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja

·         Pengaturan pemilihan/ pemakaian alat produksi

·         Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggung jawab manager

·         Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh

·         Pengaturan motivasi usaha

·         Penentuan harga barang konsumsi dan produksi

·         Penentuan pertumbuhan ekonomi

·         Pengendalian stabilitas ekonomi

·         Pengambilan keputusan

·         Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan

Secara umum ada 3 macam system ekonomi yang dikenal di dunia ini, yakni :

1)    System ekonomi kapitalis

Memurut Sanusi, system ekonomi kapitalis adalah suatu system ekonomi dimana kekayaan produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Tujuan pemilikan secara pribadi yakni untuk memperoleh suatu keuntungan yang cukup besar dari hasil menggunakan kekayaan yang produktif .

Ada 6 asas ciri dari system ekonomi kapitalis, yakni :

·         Hak milik pribadi

·         Kebebasan berusaha dan kebebasan memilih

·         Motif kepentingan diri sendiri

·         Persaingan

·         Harga ditentukan oleh mekanisme pasar

·         Peranan terbatas pemerintah

Menurut Dumairy, system ekonomi kapitalis merupakan system yang menyandarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar, prinsip laissez faire (persaingan bebas), meyakini kemampuan “the invisible hand” dalam menuju efisiensi ekonomi. Mekanisme pasarlah yang akan menentukan secara efisien ketiga pokok persoalan ekonomi [apa yang harus diproduksi,  bagaimana memproduksinya dan untuk siapa diproduksi].

2)    System ekonomi sosialis

Menurut Dumairy, system ekonomi sosialis adalah kebalika dari system ekonomi kapitalis. Kalangan sosialis pasar justru harus dekendalikan melalui perencanaan terpusat. Pemerintah atau Negara harus turut aktif bermain dalam perekonomian.

System ekonomi sosialis dibagi kedalam 2 subsistem, yakni :

·         System ekonomi sosialis Marxis, disebut juga system ekonomi komando dimana seluruh unit ekonomi baik produsen, konsumen, maupun pekerja tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi, yakni partai .

·         System ekonomi sosialisme democrat, system ini di satu pihak ada kebebaasan individu, namun dipihak lain peran pemerintah lebih besar.

Landasan ilmiah dari system ini adalah kombinasi antara prinsip kebebasan individu dengan kemerataan social, jadi bukan pasar bebas liberal dan juga paham ekonomi monetaris yang tidak menghendaki intervensi pemerintah dalam bentuk apapun.

Menurut Mubyarto, ada 6 kriteria system ekonomi sosialisme democrat, yaitu :

v     Ada kebebasan individu dan kebijaksanaan pelindungan usaha

v     Prinsip kemerataan social menjadi tekad masyarakat

v     Kebijaksaan siklus bisnis dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi

v     Kebijaksanaan pertumbuhan menciptakan kerangka hokum dan prasarana yang terkait dengan pembangunan ekonomi

v     Kebijaksanaan structural

v     Konformitas pasar dan persaingan

3)    System ekonomi campuran

System ekonomi campuran adalah system yang mengandung beberapa elemen dari system ekonomi kapitalis dan system ekonomi sosialis. Sekarang ini tidak ada satupun Negara yang menerapkan system ekonomi sosialis atau kapitalis 100%. Jadi, system ini merupakan “campuran” antara kedua ekstrem system ekonomi tersebut diatas dengan berbagai variasi kadar dominasinya.

3.     System Ekonomi Indonesia

untuk memahami system ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia, paling tidak secara konstitusional perlu dipahami dahulu ideology apa yang dianut oleh Indonesia. Dengan kata lain kehidupan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari prinsip dasar dari pembentukan Republik Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945.

Ada 3 asas penting yang mendasari Pancasila dan UUD 1945 yang membentuk system ekonomi Indonesia, yakni kemanusiaan, persaudaraan, dan gotong royong. Penekanan dari 3 asas tersebut adalah pada kehidupan individu dan masyarakat dalam keseimbanagn dan keselarasan yang diatur dalam TAP MPR No.II/MPR/1978. Perbedaan antara system ekonomi kapitalisme atau system ekonomi sosialisme dengan system ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah pada kedua makna yang terkandung dalam keadilan social yang merupakan sila ke-5 Pancasila, yakni prinsip pembagian pendapatan yang adil dan prinsip demokrasi ekonomi. Kedua prinsip ini merupakan pencerminan system ekonomi pancasila yang jelas menentang system individualisme liberal dan system komando .